JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman terlebih dahulu menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU Perampasan Aset.

Puan kemudian meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap pengesahan regulasi tersebut. Setelah mendapat persetujuan, Puan mengetukkan palu sidang sebagai tanda RUU resmi disahkan.

"Saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?" kata Puan.

Pengesahan ini menjadi babak baru perjalanan RUU Perampasan Aset yang telah bergulir selama 18 tahun di DPR.

Sebelumnya, pembahasan tingkat I RUU tersebut telah diselesaikan Komisi III DPR RI bersama pemerintah pada Rabu (18/11). Hasil pembahasan itu kemudian disepakati untuk dibawa ke rapat paripurna guna memperoleh persetujuan akhir.

397 DIM Dibahas, Komisi III Gelar 87 Kali Rapat

Dalam laporannya, Habiburokhman menjelaskan bahwa Panitia Kerja (Panja) telah membahas sebanyak 397 daftar inventarisasi masalah (DIM). Rinciannya meliputi 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru.

Selain itu, Komisi III DPR RI juga menggelar 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) sejak September 2025. Forum tersebut dimanfaatkan untuk menghimpun masukan dari masyarakat, kalangan ahli, hingga berbagai organisasi.

Habiburokhman menyebut terdapat sepuluh pokok pembahasan utama dalam penyusunan RUU Perampasan Aset. Salah satu materi yang diatur berkaitan dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan dampak luas bagi masyarakat.

Contohnya, praktik investasi bodong hingga perdagangan saham ilegal yang menyebabkan banyak orang menjadi korban.

"Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan," ujarnya.

RUU tersebut juga menegaskan bahwa pemberlakuan perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku korupsi maupun tindak pidana lainnya. Termasuk di dalamnya ancaman pidana mati yang tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, regulasi ini mengatur mekanisme pengelolaan aset hasil tindak pidana melalui badan yang memiliki kompetensi khusus. Pengelolaan tersebut harus dilakukan secara profesional dan akuntabel.

Ruang lingkup pengelolaan mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset sesuai ketentuan yang berlaku.