POLITIKA - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat tertutup di kediamannya, Hambalang, Bogor, Selasa (19/8) malam.
Rapat tersebut dihadiri sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan pimpinan lembaga negara, termasuk Menko Pangan, Mendagri, Menteri ESDM, Menlu, Mensesneg, Jaksa Agung, Kapolri, dan Panglima TNI.
Mereka membahas percepatan penertiban tambang ilegal dan kawasan hutan yang dinilai telah merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.
“Dalam pertemuan tertutup selama lebih dari 4 jam tersebut, Presiden Prabowo meminta update perkembangan beberapa persoalan terkait penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal,” ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui media sosialnya, Rabu (20/8).
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pidato kenegaraan Presiden Prabowo pada Sidang Tahunan MPR beberapa hari sebelumnya.
Dalam pidatonya, Presiden menekankan komitmen pemerintah untuk memberantas tambang ilegal dan melindungi kekayaan alam Indonesia. Ia menegaskan tidak ada yang kebal hukum, termasuk elite partai atau aparat, yang terlibat dalam praktik ilegal tersebut.
Presiden bahkan menyatakan akan menindak tegas oknum TNI-Polri yang melindungi aktivitas tambang ilegal.
Presiden Prabowo berkomitmen untuk menyelamatkan potensi kekayaan negara senilai Rp300 triliun dari kerugian akibat tambang ilegal di 1.063 titik di seluruh Indonesia.
Ia meminta dukungan penuh dari seluruh pihak, termasuk MPR, DPR, dan partai politik, untuk mendukung langkah tegas pemerintah dalam memberantas praktik ini. Presiden juga mengingatkan kader partainya, termasuk Partai Gerindra, agar tidak terlibat dalam aktivitas tersebut.
Tujuan utama pertemuan tersebut adalah memastikan koordinasi antar kementerian dan lembaga berjalan efektif dan efisien sehingga penertiban tambang ilegal dapat dilakukan secara tegas, terukur, dan berkelanjutan.
.png?w=300)
