Politika – Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer Nasional (Permikomnas) kembali menghadirkan gebrakan baru di dunia teknologi dengan menggelar Hackathon Permikomnas 2025 yang mengusung tema “Government Tech”.
Kegiatan ini akan bertujuan untuk mencetak talenta digital dari kalangan mahasiswa yang tidak hanya unggul secara inovasi, tetapi juga mampu memberikan solusi nyata bagi sistem layanan publik di Indonesia.
Hackathon ini direncanakan akan berlangsung di Auditorium UIN Alauddin Makassar tanggal 21-22 Juni 2025, dan menjadi ajang kompetisi inovatif yang terbuka untuk mahasiswa dari seluruh 38 provinsi di Indonesia. Fokus subtema meliputi pengembangan E-Government Services, Smart Government, dan Cyber Security for Public Service, yang menjadi perhatian utama dalam mendorong transformasi digital pemerintahan.
Menariknya, kegiatan ini juga menjadi upaya Permikomnas untuk memperkenalkan dan membuktikan kapasitas lembaga kepada pemerintah. Melalui Hackathon ini, Permikomnas ingin menunjukkan kesiapannya untuk berkolaborasi membangun Indonesia yang lebih maju melalui sistem digital yang aman dan efisien.
Ketua Umum Permikomnas Fadli, menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah bentuk konkret kontribusi mahasiswa terhadap pembangunan digital nasional.
“Hackathon Permikomnas 2025 bukan hanya ajang kompetisi, tetapi sebuah gerakan kolaboratif untuk menunjukkan bahwa mahasiswa Indonesia mampu hadir dengan solusi nyata bagi sistem pemerintahan,” ujar Fadli kepada Politika.
Ketua umum tersebut lantas mengungkapkan bahwa Permikomnas siap menjadi mitra strategis dengan pemerintahan dalam menciptakan sistem digital yang aman pada pelayanan publik.
"Kami ingin menunjukkan kepada pemerintah bahwa Permikomnas siap menjadi mitra strategis dalam menciptakan sistem digital yang canggih, aman, dan berpihak pada pelayanan publik,” lanjutnya.
Dengan dibukanya akses untuk peserta dari seluruh provinsi, kegiatan ini diharapkan bisa menjadi jembatan bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menyampaikan ide-ide kreatif dalam pemanfaatan teknologi guna memperkuat tata kelola pemerintahan di era digital.***
(Red: NLA/DDJ)