Jakarta, Politika.co.id - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menyarankan Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung proses reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Hal itu disampaikan Nasir menanggapi rencana pembentukan komisi khusus untuk mengevaluasi dan mereformasi Polri.
"Saran saya, Presiden Prabowo agar langsung memimpin reformasi kepolisian," kata Nasir, dikutip dari Antara, Jumat (12/9/2025).
Menurutnya, keterlibatan langsung Presiden akan membuat upaya reformasi lebih efektif dan rencana strategis Polri ke depan bisa benar-benar dirasakan masyarakat.
Nasir menjelaskan, reformasi Polri sebenarnya sudah dilakukan sejak kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Sutanto hingga Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Namun, ia mengakui masih ada perilaku aparat kepolisian yang belum sesuai harapan publik.
Dalam wacana pembentukan komisi tersebut, Nasir menegaskan DPR RI tidak akan terlibat langsung. "DPR nantinya akan mengawasi komisi tersebut," ujarnya.
Ia menambahkan, kepolisian selalu menyusun rencana strategis setiap lima tahun dan rencana kerja tahunan untuk mewujudkan target tersebut.
"Presiden dan pembantu bisa membantu kepolisian dengan cara mengevaluasi dan memfasilitasi agar rencana strategis itu bisa dicapai dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan akan segera membentuk komisi untuk mengevaluasi dan mereformasi Polri. Rencana itu muncul setelah Gerakan Nurani Bangsa (GNB), yang terdiri dari sejumlah tokoh lintas agama, menyampaikan aspirasi langsung kepada Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
"Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, yang disambut juga oleh Pak Presiden, (yang) akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak," kata Pendeta Gomar Gultom, anggota GNB, usai pertemuan tersebut.
