Semarang, Politika - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) kini membangun sistem pengawasan terpadu untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah. Langkah ini diambil menyusul laporan dari 15 kabupaten/kota yang mengalami kasus keracunan pangan akibat konsumsi menu MBG, yang menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dan nasional.
Kesepakatan strategis ini diumumkan dalam rapat koordinasi bersama Satuan Tugas (Satgas) MBG dari 35 kabupaten/kota, praktisi gizi, dan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di GOR Jatidiri, Semarang, Senin (6/10/2025).
Acara ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dan Kepala BGN, Dadan Hindayana.
Dadan Hindayana menekankan bahwa selain program MBG berjalan cukup baik secara umum, langkah penguatan koordinasi diperlukan untuk mencegah kelalaian dalam produksi dan pendistribusian makanan.
“Kita ingin bersinergi lebih kuat, karena kejadian keracunan ini jangan sampai terulang,” ujarnya.
Pengawasan akan dilakukan secara rutin oleh Dinas Kesehatan, BPOM, Dinas Lingkungan Hidup, serta instansi terkait lainnya.
Salah satu inovasi utama adalah penerapan aturan ketat terhadap layanan penyedia makanan. Mulai sekarang, seluruh SPPG baru dilarang beroperasi tanpa memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sementara itu, SPPG yang sudah beroperasi akan segera dipercepat proses sertifikasi dengan standar yang sama.
Gubernur Ahmad Luthfi menilai insiden keracunan sebagai bahan evaluasi berharga untuk memperkuat sistem keamanan pangan. Ia menyebut bahwa saat ini sudah ada 84 dapur SPPG yang berhasil memenuhi standar SLHS.
“Saat sertifikat keluar, dapur tersebut harus bertanggung jawab penuh atas keamanan dan kualitas makanan,” tegasnya.
Untuk membangun kepercayaan publik, Luthfi juga meminta seluruh SPPG menjadi transparan terhadap pengawasan.
“Dapur harus terbuka untuk siapa saja satgas, dinas kesehatan, bahkan ibu-ibu PKK. Ini demi menjaga rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap program ini,” pungkasnya.
Dengan sistem pengawasan terpadu ini, Jawa Tengah menargetkan terciptanya ekosistem makanan sekolah yang aman, sehat, dan berkelanjutan dengan kualitas yang tak perlu diragukan.
