Semarang, Politika.co.id - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi meminta bupati dan wali kota di wilayahnya bersiaga penuh menghadapi potensi bencana, terutama karena puncak musim hujan diperkirakan berlangsung hingga Desember. Para kepala daerah diminta merespons cepat dan memimpin langsung penanganan bencana di daerah masing-masing.
Hal itu disampaikan Luthfi dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana di kantornya, Selasa (18/11/2025). Rapat tersebut dihadiri perwakilan BNPB, kepala daerah, TNI, Polri, dan sejumlah stakeholder terkait.
“Jika terjadi bencana di wilayah Jawa Tengah, kepala daerah harus memimpin langsung di lapangan. Jangan menunggu instruksi provinsi,” tegas Luthfi.
Ia menekankan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya tugas BPBD, melainkan tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintah.
“Penanggulangan bencana adalah urusan bersama, bukan hanya BPBD,” ujar Luthfi.
Luthfi mengingatkan, dengan puncak musim hujan yang masih akan berlangsung, seluruh daerah harus memastikan kesiapsiagaan.
Ia meminta pemkab/pemkot segera memetakan ulang titik rawan, baik banjir maupun longsor. Daerah rawan banjir seperti Semarang, Demak, Jepara, Pekalongan, dan Cilacap, serta wilayah rentan longsor seperti Banjarnegara, Purbalingga, Wonosobo, Kebumen, Karanganyar, dan Cilacap diminta meningkatkan kewaspadaan.
“Semua titik rawan harus di-review. Mana jalur air, mana potensi longsor, mana lokasi yang harus diamankan,” tambahnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya kesiapan SDM, sarana prasarana, logistik, serta sistem peringatan dini sampai tingkat desa.
Ia menginstruksikan seluruh unsur terkait untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan menghindari egosektoral.
“Semua harus bekerja dalam satu komando, tujuannya keselamatan masyarakat,” tegasnya.
Pemprov Jateng sendiri telah menyiapkan anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp20 miliar untuk mendukung penanganan bencana di daerah.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengapresiasi langkah Gubernur Luthfi. Ia menyebut rapat koordinasi ini penting untuk memastikan penanganan bencana lebih komprehensif ketika kejadian terjadi.
Sebagai informasi, sejak Januari hingga November 2025 terdapat 2.704 kejadian bencana di Jawa Tengah. Meliputi longsor, banjir, angin kencang, kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, tanah gerak, hingga kejadian lainnya.
