Jakarta, Politika.co.id - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan bahwa penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah dilakukan pemerintah sejak detik pertama kejadian, tanpa menunggu sorotan kamera maupun penetapan status bencana nasional.
Penegasan tersebut disampaikan Teddy dalam Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatera di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat. Ia menekankan bahwa seluruh negara bagian langsung bergerak begitu bencana terjadi pada 26 November 2025.
“Yang di lapangan, seluruh petugas TNI, Polri, Basarnas, BNPB, pemerintah daerah, semuanya bekerja sejak detik pertama, hari pertama, tanpa kamera,” kata Teddy.
Menurutnya, sejak hujan ekstrem melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 24–26 November 2025, pemerintah pusat langsung memobilisasi kekuatan nasional untuk evakuasi, penanganan darurat, dan distribusi logistik. Atas instruksi Presiden Prabowo Subianto, Menko PMK sejak hari pertama mengoordinasikan pengerahan seluruh sumber daya negara.
Dalam dua hari pertama, sekitar 20 ribu personel gabungan telah berada di lokasi bencana. Jumlah tersebut terus bertambah hingga lebih dari 50 ribu personel TNI, Polri, Basarnas, Relawan, serta unsur swasta yang dikerahkan ke tiga provinsi terdampak.
Selain personel, pemerintah juga mengerahkan puluhan pesawat, helikopter, dan kapal laut dari Sumatera maupun Jawa untuk mengangkut logistik, genset, serta bantuan penting lainnya. Sekitar 1.000 unit alat berat turut dikerahkan untuk mendukung bantuan dan pemulihan infrastruktur.
Teddy menepis menganggap bahwa penanganan bencana bergantung pada penetapan status bencana nasional.
Ia menegaskan sejak hari pertama pemerintah pusat telah melakukan penanganan skala nasional, termasuk mengalokasikan anggaran secara bertahap untuk pembangunan perumahan sementara dan perumahan tetap, pemulihan infrastruktur, serta bantuan langsung kepada pemerintah daerah terdampak.
Presiden Prabowo Subianto, kata Teddy, juga telah menganggarkan anggaran hingga Rp60 triliun untuk mendukung pemulihan wilayah terdampak, termasuk perbaikan fasilitas pemerintahan daerah dan infrastruktur vital yang rusak akibat banjir dan longsor.
Meski mengakui pemulihan infrastruktur membutuhkan waktu, Teddy memastikan perbaikan jalan dan jembatan dilakukan secara cepat dan bertahap melalui kerja gotong royong petugas dan masyarakat.
Ia pun mengajak masyarakat di luar wilayah bencana untuk saling mendukung serta menyampaikan kebutuhan logistik melalui jalur resmi kepada TNI, Polri, Basarnas, dan BNPB agar distribusi bantuan berjalan optimal.
"Sejak hari pertama, pemerintah dan masyarakat bekerja bersama, baik yang terlihat kamera maupun yang tidak. Yang terpenting saat ini adalah solidaritas dan kerja sama agar wilayah yang terdampak bisa segera pulih," tutup Teddy.
