Jakarta, Politika.co.id - Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap jajaran Direksi dan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tetap meminta tantiem atau bonus di tengah kondisi perusahaan merugi. Ia menilai tindakan tersebut tidak etis dan mencederai amanah pengelolaan kekayaan negara.
“Banyak yang rugi. Sudah rugi, minta tantiem lagi. Enggak tahu malu. Ndablek menurut saya,” ujar Prabowo saat berpidato dalam peresmian Kilang Minyak Terintegrasi Pertamina Balikpapan, Senin (12/1/2026).
Prabowo menegaskan jabatan di BUMN bukan ruang mencari keuntungan pribadi. Ia meminta direksi yang tidak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang tersedia agar segera mengundurkan diri.
“Kalau enggak mau, kalau enggak bisa mengabdi dengan penghasilan uang tersedia, berhenti saja. Segera minta berhenti. Banyak yang siap gantikan,” tegasnya.
Presiden juga mengungkapkan telah menugaskan Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan sejumlah menteri terkait untuk membersihkan tata kelola BUMN.
“Saya memberi tugas kepada Kepala Danantara dan beberapa menteri yang bertanggung jawab untuk membersihkan seluruh BUMN,” katanya.
Ia turut menyoroti pejabat strategis yang membohongi atasan hingga menipu Presiden demi keuntungan pribadi.
“Sekarang harus hentikan seperti itu,” ucap Prabowo.
Menurutnya, pengelolaan kekayaan negara menentukan masa depan bangsa.
“Kita butuh kekayaan itu untuk menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, dan memperkuat bangsa,” ujarnya.
Kritik Presiden mendapat dukungan Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim. Ia menilai langkah Prabowo sebagai momentum evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMN.
“Kritik Presiden Prabowo harus dijadikan momentum bersih-bersih. Yang profesional kita dukung, yang gagal tapi tak mau bertanggung jawab harus berani dievaluasi, bahkan diganti,” kata Rivqy di Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Rivqy menegaskan tidak boleh ada normalisasi pemberian bonus saat BUMN merugi.
“Presiden Prabowo menyuarakan kegelisahan rakyat. Tidak masuk akal, perusahaan merugi tapi elitnya tetap merasa berhak atas bonus. Ini bukan hanya soal keuangan negara, tapi soal etika kepemimpinan,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa BUMN menggunakan uang rakyat dan setiap kerugian wajib dipertanggungjawabkan.
“BUMN bukan perusahaan pribadi. Setiap rupiah yang hilang adalah uang rakyat. Kalau rugi, yang pertama dilakukan seharusnya introspeksi, bukan justru menuntut penghargaan. Ini sekaligus menjadi evaluasi kinerja BUMN di awal tahun 2026,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Rivqy menekankan pentingnya integritas pimpinan BUMN.
“BUMN tidak akan maju hanya dengan slogan transformasi. Ia butuh pemimpin yang berani bertanggung jawab, tahu malu ketika gagal, dan siap dievaluasi secara objektif,” pungkasnya.
