Pati, Politika.co.id - Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat pengawasan anggaran dan mencegah praktik korupsi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan.
Langkah ini ditandai dengan kegiatan sosialisasi pemberantasan korupsi yang digelar di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (15/4). Acara tersebut dihadiri Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, hingga para kepala desa.
Kasatgas Pencegahan Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III KPK, Azril Zah, mengatakan pengawasan akan difokuskan pada seluruh siklus APBD. Mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pengadaan barang dan jasa.
Menurutnya, Kabupaten Pati menjadi salah satu daerah penting dalam upaya perbaikan tata kelola keuangan.
“Setelah ini ada target yang terukur. Kami akan lakukan pendalaman, melihat titik rawan, lalu menyusun rencana aksi yang jelas—siapa melakukan apa, targetnya apa, kapan dilaksanakan, dan dilaporkan secara berkala ke KPK,” tegasnya.
Sementara itu, Risma Ardhi Chandra menyampaikan bahwa Pemkab Pati secara aktif meminta pendampingan KPK, terutama dalam pengelolaan anggaran infrastruktur yang berisiko tinggi.
Ia menilai, kehati-hatian dalam perencanaan dan pengawasan menjadi kunci utama mencegah penyimpangan.
“Insyaallah akan kami laksanakan sesuai arahan. Baik melalui e-katalog maupun mekanisme lain, semuanya harus sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan percepatan pembangunan tetap menjadi prioritas, namun harus dibarengi koordinasi intensif dengan KPK agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kami genjot pembangunan, tetapi tetap berkoordinasi dengan KPK agar pelaksanaannya sampai selesai dan berdampak langsung bagi masyarakat,” imbuhnya.
Risma juga mengingatkan seluruh ASN agar bekerja secara transparan dan akuntabel. Ia menekankan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan oleh KPK, tetapi juga oleh masyarakat.
“Kami sebagai pejabat diawasi. KPK mengawasi, masyarakat juga mengawasi. Maka semua harus terbuka dan melaksanakan kegiatan dengan sebenar-benarnya,” pungkasnya.
