Surabaya, Politika.co.id - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai menerapkan pola kerja Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Rabu mulai awal April 2026. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya efisiensi energi sekaligus menjaga kinerja pegawai tetap optimal.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa skema kerja baru tersebut akan dimulai pada pekan depan. ASN tetap bekerja dari kantor pada hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat, sementara hari Rabu ditetapkan sebagai hari kerja dari rumah.
“Mulai minggu depan WFH kita dilaksanakan pada hari Rabu. Jadi Senin, Selasa, Kamis dan Jumat kita bekerja secara hadir langsung. Sistem WFH ini kita laksanakan selaras dengan kebijakan penghematan BBM dan energi dari pemerintah pusat,” ujarnya di Surabaya.
Menurut Khofifah, penerapan WFH bukan berarti pelonggaran disiplin kerja. Ia menekankan bahwa sistem ini justru menuntut tanggung jawab dan produktivitas ASN agar tetap tinggi, termasuk dalam menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Dengan sistem WFH, pelayanan publik tidak boleh berkurang. Justru kinerja harus tetap optimal dan koordinasi harus semakin kuat. Sektor pelayanan publik tertentu tetap masuk penuh,” katanya.
Pemprov Jatim memilih skema WFH dibandingkan Work From Anywhere (WFA) karena dinilai lebih efektif dalam menjaga produktivitas pegawai. Selain itu, bekerja dari rumah juga memungkinkan adanya dukungan lingkungan keluarga dalam pelaksanaan tugas ASN.
Penetapan hari Rabu sebagai jadwal WFH juga telah melalui pertimbangan matang. Hari tersebut dinilai mampu menjaga ritme kerja sekaligus menekan potensi peningkatan konsumsi bahan bakar minyak.
Berdasarkan data, rata-rata ASN di lingkungan Pemprov Jatim menempuh jarak sekitar 14 kilometer menuju kantor atau 28 kilometer untuk perjalanan pulang-pergi setiap hari. Dengan kebijakan WFH satu hari dalam sepekan, diharapkan terjadi penghematan energi yang signifikan.
Khofifah juga mengungkapkan alasan tidak memilih hari Jumat sebagai jadwal WFH. Ia menilai hari tersebut berpotensi memicu aktivitas perjalanan tambahan, seperti liburan atau pulang kampung, yang justru meningkatkan konsumsi BBM.
“Kalau WFH dilaksanakan hari Jumat ada kecenderungan libur panjang bahkan pulang kampung, rekreasi dan kegiatan lain yang menghabiskan BBM lebih banyak karena berlanjut dengan long weekend,” jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, Pemprov Jatim akan melakukan pengawasan ketat melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) guna memastikan kehadiran dan kinerja ASN tetap terjaga. Ia menegaskan tidak boleh ada penurunan produktivitas maupun kualitas layanan publik.
“Produktivitas ASN tidak boleh menurun. Layanan publik harus tetap berjalan optimal, responsif, dan tanpa hambatan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Khofifah menilai momentum Idul Fitri menjadi saat yang tepat untuk memperkuat semangat kerja dan komitmen ASN dalam memberikan pelayanan terbaik. Ia meminta seluruh jajaran segera kembali bekerja secara maksimal setelah libur.
“Seluruh jajaran ASN harus kembali bekerja dengan kualitas yang lebih baik, lebih profesional, lebih bertanggung jawab, dan lebih berorientasi pada pelayanan,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa ASN memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam memberikan rasa aman dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, ritme kerja harus tetap terjaga sejak hari pertama masuk kerja.
“Tidak boleh ada penurunan ritme kerja pasca libur. Hari pertama ini menjadi tolok ukur komitmen kita dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” katanya.
Pemprov Jatim pun menargetkan seluruh layanan publik dapat kembali berjalan normal sepenuhnya dalam waktu satu minggu ke depan tanpa adanya penumpukan pelayanan.
