Pati - Ratusan peternak unggas menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati, Senin (10/8/2026). Mereka menuntut pemerintah segera mengatasi persoalan harga pakan dan rendahnya harga jual hasil ternak.
Dalam aksi tersebut, peternak membagikan 1 ton ayam dan 1 ton telur kepada masyarakat. Aksi itu menjadi bentuk protes karena peternak mengaku terus mengalami kerugian.
Ketua Asosiasi Unggas Peternak Seluruh Kabupaten Pati, Dwi Agus Siswanto, mengatakan harga telur di tingkat peternak saat ini sekitar Rp20.000 per kilogram. Sementara harga acuan pemerintah mencapai Rp26.500 per kilogram.
"Jadi tiap hari, untuk telur, kita rugi Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilonya," kata Dwi.
Menurutnya, kondisi tersebut telah berlangsung sekitar empat bulan, sejak setelah Lebaran. Peternak telah beberapa kali menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat, tetapi belum mendapatkan penyelesaian.
Selain harga telur, peternak mengeluhkan kenaikan harga pakan. Dalam dua bulan terakhir, harga pakan disebut naik hampir setiap dua minggu.
Dwi menyebut harga pakan 50 kilogram dari pabrikan mencapai sekitar Rp400.000 per sak. Sementara harga pakan konsentrat disebut mengalami kenaikan sekitar Rp45.000 per sak.
"Harga pakan mahal sejak dua bulan ini, Pak. Dua bulan itu naiknya hampir dua minggu sekali naik terus," ujarnya.
Peternak juga mempersoalkan penyerapan telur oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurut Dwi, produksi telur peternak Pati belum terserap secara optimal oleh SPPG.
Peternak menyebut sebagian SPPG masih mengambil pasokan dari luar daerah karena pertimbangan harga.
Dwi mengatakan sekitar 20-25 persen peternak rakyat di Pati telah berhenti berusaha. Dari sekitar 600 peternak yang terdata dan belum terdata dalam asosiasi, jumlah peternak yang berhenti diperkirakan mencapai 100 hingga 150 orang.
"Kalau diterus-teruskan, kita tutup semua," katanya.
Dalam aksi tersebut, peternak menyampaikan lima tuntutan utama, yakni menurunkan harga pakan, menaikkan harga telur, menghapus monopoli impor bahan baku, mencukupi kebutuhan jagung dengan harga sesuai HAP, serta membentuk Kementerian Peternakan.
Peternak juga meminta SPPG menyerap hasil produksi dari peternak lokal Pati.
Menanggapi tuntutan tersebut, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengatakan persoalan harga pakan akan dikawal dan disampaikan kepada pemerintah pusat.
"Untuk harga pakan dan lainnya akan kita kawal ke pemerintah pusat, untuk harga pakan atau yang memberatkan peternak akan kita kawal ke tingkat pusat," jelas Chandra saat memberikan sambutan di hadapan massa.
Sementara terkait penyerapan telur, Chandra mengatakan Pemkab Pati akan berkoordinasi dengan SPPG agar mengambil pasokan dari peternak lokal.
"Hari ini sudah ketemu Ketua SPPG untuk koordinasi agar semua SPPG mengambil dari peternak dari Pati," jelasnya.
Chandra mengatakan pemerintah daerah akan mengawal tuntutan peternak hingga ke pemerintah pusat di Jakarta.
Peternak memberikan batas waktu hingga akhir Agustus 2026 untuk penyelesaian tuntutan tersebut. Jika tidak ada hasil, mereka mengancam kembali menggelar aksi dengan jumlah massa lebih besar.
"Oh, kita demo lagi yang lebih besar!" kata Dwi.
