Pati – Kabupaten Pati menjadi daerah dengan produksi garam terbesar di Jawa Tengah. Pada 2025, produksi garam Pati mencapai 211.544,23 ton.
Kabid Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Tengah, Lilik Harnadi, mengatakan total produksi garam Jawa Tengah pada 2025 mencapai 283.202,19 ton.
“Pati menjadi yang tertinggi dengan produksi 211.544,23 ton,” kata Lilik, kemarin.
Setelah Pati, produksi garam terbesar berasal dari Rembang sebanyak 42.112,30 ton, Jepara 14.174,36 ton, Demak 13.868,66 ton, Brebes 1.294,35 ton, Purworejo 136,91 ton, Kebumen 38,68 ton, Grobogan 30,95 ton, dan Cilacap 1,75 ton.
Dengan produksi tersebut, Jawa Tengah menjadi produsen garam terbesar kedua di Indonesia.
Lilik menyebut produksi garam tahun ini berpotensi meningkat karena kondisi cuaca lebih kering. Pada 2024, produksi garam Jawa Tengah mencapai 536.612,56 ton, tetapi turun pada 2025 akibat kemarau basah.
“Tahun kemarin sempat turun karena kemarau basah. Pada 2024 produksi kita menyentuh 536.612,56 ton. Tahun ini diprediksi suhu meningkat sekitar 2 derajat Celsius, sehingga kondisi cuaca lebih kering. Sampai November mungkin masih bisa panen,” paparnya.
Namun, peningkatan produksi juga berpotensi menekan harga garam rakyat. Di Demak, misalnya, harga garam saat ini sekitar Rp60 ribu per kuintal atau Rp600 per kilogram.
DKP Jawa Tengah meminta petambak tidak terburu-buru menjual hasil panen dan memanfaatkan koperasi untuk menampung serta mengelola produksi.
“Mudah-mudahan petani garam kita masih bisa menahan (penjualan) dulu. Biasanya petambak garam pada saat awal-awal harga masih bagus mereka lepas. Begitu harga mulai turun, nanti akan ditahan di gudang,” ujarnya.
Pemprov Jawa Tengah juga memberikan dukungan melalui bantuan geomembran. Tahun ini, DKP menganggarkan 161 rol geomembran untuk kelompok petambak garam.
Selain itu, petambak mendapat pelatihan produksi garam berstandar nasional dari Bank Indonesia. Bantuan bagi petambak garam miskin juga direncanakan melalui Baznas.
“Jadi kita mencoba tidak hanya dari APBD provinsi, tetapi juga lewat bantuan BI dan Baznas. Kalau KKP langsung masuk ke kabupaten,” pungkas Lilik.
