Jakarta, Politika.co.id - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga meskipun terjadi konflik di kawasan Timur Tengah. Menurutnya, Indonesia tidak memiliki ketergantungan impor pangan dari wilayah tersebut sehingga dampak perang tidak akan memengaruhi ketersediaan bahan pokok di dalam negeri.
Pernyataan itu disampaikan Zulhas usai meninjau harga kebutuhan pokok di Pasar Minggu, Jakarta, pada Sabtu (28/3/2026). Ia menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap potensi gangguan pasokan pangan akibat situasi geopolitik di Timur Tengah.
“Tidak ada pangan yang bergantung kepada Timur Tengah, tidak ada. Yang kita tidak bisa, seperti gandum itu dari Eropa dan Amerika. Kedelai kita tidak punya, itu dari Eropa dan Amerika. Jadi tidak ada pangan yang tergantung dari timur tengah,” kata Zulhas.
Ia menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk memastikan ketersediaan pangan tetap stabil. Selain itu, kebijakan swasembada pangan yang telah dijalankan dinilai mampu memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi potensi krisis global.
Zulhas menyebut produksi beras nasional pada tahun lalu bahkan mencatat surplus sekitar 4 juta ton. Ia optimistis capaian serupa dapat kembali diraih pada tahun ini sehingga stok beras dipastikan aman hingga tahun depan.
“Beras kita tahun lalu surplus sekitar 4 juta ton, saya kira tahun ini juga akan ada 4 juta ton. Jadi Insya Allah, kalau beras tahun ini sampai tahun depan kita aman stoknya. Jagung aman, daging ayam aman, telur aman, sayur-sayuran kita tanam sendiri,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Zulhas juga menerima keluhan dari para pedagang terkait kenaikan harga plastik. Salah satu pedagang, Gemi (58), mengungkapkan bahwa harga plastik mengalami kenaikan signifikan sejak Lebaran dengan lonjakan sekitar Rp6 ribu per kemasan.
Menanggapi hal itu, Zulhas mengatakan keluhan serupa juga disampaikan pedagang di berbagai daerah. Ia menjelaskan bahwa kenaikan harga plastik dipicu oleh melonjaknya harga biji plastik sebagai bahan baku yang berasal dari minyak bumi.
Pemerintah, kata dia, akan membahas persoalan tersebut dengan sejumlah pihak terkait untuk mengetahui penyebab pasti kenaikan harga dan mencari solusi yang tepat.
“Kita akan undang beberapa pihak yang terkait mengenai biji plastik ini,” kata Zulhas.
