Jakarta, Politika.co.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun ini, meskipun harga minyak dunia berpotensi meningkat akibat eskalasi konflik Amerika Serikat–Israel dengan Iran.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/4/2026).
“Kami siap tidak menaikkan (harga) sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi ya, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel sampai akhir tahun, sudah dihitung rata-rata,” ujar Purbaya.
Ia menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi sekaligus menghitung ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) apabila harga minyak dunia berada di kisaran 80 hingga 100 dolar AS per barel.
“Jadi, (BBM) yang bersubsidi sampai akhir tahun aman. Jadi, masyarakat di luar nggak usah ribut, nggak usah takut, kami sudah hitung (anggaran subsidinya masih cukup),” katanya.
Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat memastikan dinamika harga BBM non-subsidi karena komoditas tersebut tidak mendapatkan intervensi harga dari pemerintah dan mengikuti mekanisme pasar.
Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga memiliki sejumlah sumber pendanaan lain untuk mengantisipasi tekanan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di perbankan.
Pemerintah juga masih memiliki sejumlah pos pendapatan yang dapat menjadi bantalan anggaran, seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor energi dan sumber daya mineral.
“Yang penting adalah dananya ada, cushion kita masih ada, nanti juga Pak Menteri ESDM menjanjikan pendapatan yang lebih dari kenaikan harga minyak dan harga batubara di pasar dunia,” tuturnya.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah melakukan efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga untuk menjaga keseimbangan fiskal.
Purbaya menyebutkan bahwa setiap kenaikan harga minyak dunia sebesar 1 dolar AS per barel akan menambah kebutuhan subsidi pemerintah sekitar Rp6,8 triliun.
“Nanti kami ajak (kementerian dan lembaga) supaya minimum (meminimalkan pengeluaran), kami kendalikan dan kami maintain yang lain juga, kami boost pendapatan dari beberapa sektor, termasuk komoditas,” ucap Purbaya.
Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap defisit APBN tetap terjaga pada level sekitar 2,92 persen tanpa harus memanfaatkan dana SAL.
