PATI – Warga Desa Sukoharjo, Kecamatan Wedarijaksa, bersama sejumlah kepala desa (kades) menggeruduk Kantor DPRD Kabupaten Pati, Kamis (19/11/2026). Mereka menuntut oknum anggota DPRD Pati berinisial M dipecat setelah Kepala Desa Sukoharjo, Suparjo, meninggal dunia usai terlibat perselisihan saat mediasi.

Dalam audiensi tersebut, warga meminta Badan Kehormatan (BK) DPRD Pati mengusut tuntas dugaan pelanggaran etik anggota dewan yang bersangkutan. Mereka juga meminta polisi memproses kasus tersebut sesuai hukum yang berlaku.

Perwakilan warga, Narjito, mengatakan tuntutan itu disampaikan atas nama masyarakat Desa Sukoharjo.

"Kami dari warga Desa Sukoharjo mewakili semua masyarakat bahwasanya untuk mengusut tuntas atas kematian almarhum Bapak Suparjo sesuai prosedur hukum yang berlaku," kata Narjito.

Warga menuntut anggota dewan tersebut diberhentikan dari jabatannya dan ditahan oleh kepolisian.

"Tuntutannya dipecat dan juga ditahan kantor kepolisian," tegasnya.

Narjito menyebut Suparjo merupakan kepala desa yang dicintai masyarakat. Selama menjabat, almarhum dinilai telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan desa, termasuk pembangunan jalan cor beton.

Warga juga menyayangkan tidak hadirnya anggota dewan yang mereka adukan dalam audiensi tersebut. Narjito mengatakan, warga belum mendapatkan jawaban yang memuaskan dari pertemuan dengan BK DPRD Pati.

Dia menegaskan warga akan terus mengawal proses penanganan kasus tersebut. Jika tuntutan tidak dipenuhi, warga mengancam mengerahkan massa lebih banyak.

"Kita menunggu dan menuntut mengharapkan kalau tidak dipenuhi kita bisa mengerahkan massa yang lebih banyak lagi. Mengawal betul," ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Pati, Bambang Susilo, mengatakan pihaknya menerima aduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik salah satu anggota DPRD Pati.

Bambang memastikan BK DPRD akan memproses aduan tersebut sesuai tata tertib dan kode etik yang berlaku.

"Kami akan memproses aduan masyarakat terkait dengan domain kami. Kami dilindungi oleh aturan PP, tata tertib, maupun kode etik, dan kita punya aturan yang namanya tata beracara," kata Bambang.

Menurutnya, BK akan mulai bekerja setelah menerima kelengkapan aduan secara terperinci. Pemeriksaan nantinya dilakukan dengan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait.

Bambang menyebut sanksi terhadap anggota dewan yang terbukti melanggar kode etik bisa berupa sanksi ringan, sedang, hingga berat. Bahkan, sanksi maksimal dapat berupa pemberhentian dari keanggotaan DPRD.

"Sanksi terberat bisa sampai ke pemberhentian, tergantung nanti prosesnya seperti apa," jelasnya.

Meski demikian, Bambang menegaskan proses etik di BK DPRD Pati berbeda dengan proses hukum yang berjalan di kepolisian. Dia menyebut keluarga korban dan paguyuban kepala desa telah melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Pati.

"Kami hanya proses etik, kode etik. Kami tidak bisa mencampuri proses hukum di Polres," katanya.

Bambang juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Suparjo. DPRD Pati, kata dia, menyayangkan peristiwa tersebut dan meminta seluruh anggota dewan melakukan introspeksi.

Sementara itu, terkait kemungkinan pergantian antarwaktu (PAW) terhadap anggota dewan yang bersangkutan, Bambang belum memberikan kepastian. Dia menyatakan keputusan tersebut bergantung pada hasil proses pemeriksaan.