Pati, Politika.co.id - Sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Asempapan Bersatu (FMAB) menggelar aksi damai di Kantor Kepala Desa Asempapan, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Kamis (6/11/2025). Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kebijakan desa yang dinilai merugikan masyarakat.
Aksi tersebut menyoroti sejumlah isu utama, yakni Peraturan Desa (Perdes) terkait pelaksanaan Haul Mbah Panggeng, infrastruktur desa, dan persoalan limbah yang dianggap berdampak pada pertanian warga.
Koordinator FMAB, Bayu Irianto, menyebut masyarakat mempertanyakan perubahan jadwal pelaksanaan Haul Mbah Panggeng yang sebelumnya digelar pada bulan Bakda Mulud, kini bergeser ke bulan Apit. Selain itu, warga menuntut keterbukaan penggunaan Dana Desa tahun 2020–2025.
“Perubahan waktu pelaksanaan Haul Mbah Panggeng serta transparansi anggaran perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat,” tegas Bayu.
Warga juga mengeluhkan limbah yang dinilai mencemari lahan pertanian hingga merugikan petani. Mereka mendorong pemerintah desa segera melakukan evaluasi.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Desa Asempapan, Sukarno, membuka ruang dialog dengan warga untuk menampung masukan dan kritik konstruktif.
“Perdes ini disusun dan disahkan secara resmi melalui forum musyawarah dengan suasana yang kondusif dan demokratis,” ujar Sukarno.
Ia menegaskan, penyusunan Perdes melibatkan tokoh masyarakat, BPD, RT/RW, lembaga kemasyarakatan, hingga tokoh agama.
Terkait perubahan jadwal Haul Mbah Panggeng, Sukarno menjelaskan bahwa keputusan diambil bersama dengan mempertimbangkan ketertiban dan keamanan lingkungan.
Sementara mengenai persoalan limbah, Sukarno menilai keberadaan aliran limbah yang dimaksud sebenarnya sudah ada sejak lama dan justru membawa manfaat bagi pertanian.
“Aliran limbah sudah ada sejak dulu dan justru membantu produktivitas pertanian dengan memungkinkan petani panen lebih sering,” jelasnya.
Meski demikian, ia menegaskan pemerintah desa tetap terbuka terhadap evaluasi.
“Kami tetap terbuka untuk mengkaji ulang bila ada masukan yang disampaikan secara baik dan melalui prosedur yang tepat,” tambahnya.
Sukarno juga membantah tudingan bahwa pemerintah desa bertindak arogan atau semena-mena dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia menegaskan pelayanan dan pembangunan desa dilakukan secara adil dan mengedepankan keadilan sosial.
“Slogan kami: tiada lawan, semua kawan. Desa Asempapan tetap adem, ayem, dan tentram,” tutupnya optimistis.
