Semarang - Politika.co.id - Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mendorong transformasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi inkubator yang dapat mencetak satu juta talenta global.
Langkah tersebut diwujudkan melalui sejumlah upaya, salah satunya Workshop Kepala Sekolah SMK dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pendidikan Jepang, organisasi pemagangan, serta perwakilan pemerintah pusat yang digelar di Semarang, Kamis (4/12/2025).
Deputi bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, menegaskan transformasi SMK saat ini menjadi hal penting yang perlu didorong melalui kolaborasi lintas sektor, seiring tingginya angka lulusan sekolah kejuruan yang belum mendapatkan pekerjaan.
Untuk itu, roadshow ini merupakan langkah konkret Kemenko PM dalam menghadapi tantangan nasional, yakni 1,63 juta lulusan SMK yang belum mendapatkan pekerjaan.
“Sebagai penyelenggara negara, tugas kami bukan sekadar membuka akses pasar, tetapi memastikan supply dan demand bertemu pada standar kualitas yang sama. Kami berharap melalui transformasi SMK bisa mencetak 1 juta talenta global terampil,” ujar Leon kepada Wartawan, Kamis, (4/12/2025).
Leon lantas menjelaskan, workshop dirancang untuk memberikan gambaran strategis yang komprehensif kepada para Kepala Sekolah, yang berfokus pada tiga pilar utama transformasi. Adapun "roadshow" tiga kota tersebut diselenggarakan di Bandung, Makassar, dan Semarang, yakni pada 1, 3, dan 4 Desember 2025.
"Kami berupaya meningkatkan pemahaman Kepala Sekolah terkait standar dan kompetensi global. Kepala sekolah didorong merumuskan langkah prioritas revitalisasi kurikulum, yang mencakup pelatihan teknis berbasis industri, penguatan bahasa asing, sertifikasi internasional, dan pembekalan soft-skill," jelasnya.
Terakhir, pelindungan dan keamanan. Aspek pelindungan, menurut Leon, adalah prioritas mutlak. Leon menekankan bahwa negara menjamin proses penempatan harus aman, legal, dan bermartabat.
"Workshop ini memberikan pemahaman yang komprehensif untuk mencegah siswa menjadi korban penempatan non-prosedural, penipuan online, dan risiko TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang)," pungkasnya.
