Oleh: Mahmut Mukadar
Sebagai organisasi mahasiswa Islam tertua di Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) memiliki sejarah panjang dalam memengaruhi dinamika sosial dan kebijakan di tanah air. Sejarah HMI tidak pernah steril dari relasi kuasa; ia hadir, bernegosiasi, bahkan berhadap-hadapan dengan berbagai rezim dalam lintasan waktu bangsa ini. Nilai Dasar Perjuangan (NDP) menjadi fondasi ideologis yang menuntun arah gerak tersebut.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terutama ketika dihadapkan pada kompleksitas persoalan sosial kontemporer, arah perjuangan yang digariskan dalam NDP kerap terasa kehilangan ruhnya di mata sebagian kader. NDP lebih sering berhenti sebagai dokumen normatif, alih-alih menjadi alat baca kritis terhadap realitas. Padahal, sebagai bagian dari struktur organisasi, kader HMI memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk mengambil sikap sebagaimana mandat nilai dan perspektif perjuangan HMI itu sendiri.
NDP HMI menegaskan bahwa keadilan sosial dan ekonomi bukan sekadar jargon moral, melainkan prinsip dasar dalam mengatur hubungan antara manusia, negara, dan sumber daya. Keadilan, dalam kerangka NDP, mensyaratkan distribusi yang adil, perlindungan terhadap kelompok lemah, serta persetujuan atas segala bentuk eksploitasi.
Namun ketika prinsip ini muncul pada kebijakan nasional hari ini, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana negara benar-benar berpihak pada keadilan sosial? Pertanyaan tersebut menemukan relevansinya dalam tiga isu besar: kebijakan ketenagakerjaan, konflik agraria, dan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
UU Ketenagakerjaan: Pertumbuhan Tanpa Keadilan
Dalam perspektif NDP, kondisi ini mencerminkan kegagalan negara dalam menjalankan fungsi keadilan sosial. Buruh diposisikan sebagai variabel ekonomi yang harus “fleksibel” demi efisiensi pasar. Padahal NDP menolak sistem ekonomi yang menempatkan manusia sekadar sebagai alat produksi.
Ketika pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan kerentanan buruh, maka yang terjadi bukanlah keadilan, melainkan pemiskinan struktural yang dilembagakan oleh kebijakan .
Negara, alih-alih menjadi pelindung, justru tampil sebagai penjamin kepentingan modal. Dalam logika ini, kesejahteraan buruh dianggap sebagai beban, bukan sebagai tujuan pembangunan.
Konflik Agraria: Ketika Tanah Kehilangan Fungsi Sosial
Persoalan agraria menampilkan wajah paling nyata dari ketidakadilan sosial-ekonomi. Konflik antara masyarakat dengan korporasi atau negara terus terjadi, mulai dari penggusuran lahan, perampasan ruang hidup, hingga kriminalisasi petani dan masyarakat adat.
Bab VII NDP menegaskan bahwa kepemilikan tidak bersifat absolut. Tanah memiliki fungsi sosial yang harus menjamin keberlangsungan hidup banyak orang. Namun dalam praktik kebijakan, tanah lebih sering dianggap sebagai komoditas ekonomi yang dapat dialihkan demi kepentingan investasi dan proyek besar.
Reforma agraria yang seharusnya menjadi jalan keadilan menuju struktural justru berjalan lamban, sementara konsesi lahan seluas besar terus tertutup. Ketika akses terhadap tanah dikuasai segelintir pihak, keadilan ekonomi tidak mungkin terwujud. Yang hilang bukan hanya lahan, namun juga martabat dan kesejahteraan hidup rakyat kecil .
Proyek Strategis Nasional: Pembangunan untuk Siapa?
Proyek Strategis Nasional (PSN) sering dipresentasikan sebagai simbol kemajuan dan modernisasi. Infrastruktur dibangun, investasi digencarkan, dan pertumbuhan ekonomi dikejar. Namun di balik narasi besar itu, muncul dampak sosial yang sering diabaikan: penggusuran warga, kerusakan lingkungan, dan hilangnya ruang kehidupan masyarakat lokal.
Dalam kerangka NDP, pembangunan semacam ini patut dibahas. Jika pembangunan dilakukan dengan mengorbankan manusia dan alam, maka ia bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. NDP tidak menolak pembangunan, tetapi menolak pembangunan yang timpang dan eksklusif .
Pembangunan yang adil seharusnya menempatkan manusia sebagai subjek utama, bukan korban yang harus “dikorbankan demi kepentingan nasional” versi elite kekuasaan.
NDP sebagai Alat Kritik, Bukan Sekadar Dokumen
NDP HMI menemukan relevansinya justru ketika dibenturkan dengan realitas kebijakan nasional. Ia menjadi alat kritik terhadap negara yang terlalu tunduk pada logika pasar dan pertumbuhan, tetapi abai pada keadilan sosial.
Bagi kader HMI, NDP tidak boleh berhenti sebagai teks ideologis. Ia harus hidup sebagai kesadaran kritis yang berani berpikir: siapa yang diuntungkan, siapa yang dikorbankan, dan siapa yang pembangunan dijalankan.
Dalam situasi ketimpangan yang kian sepakat, memberikan hukuman netral berarti membiarkan ketidakadilan terus berlangsung. Semanga keadilan sosial dan ekonomi hanya dapat diwujudkan melalui keberpihakan yang jelas pada manusia, martabat, dan kesejahteraan bersama.
Mahmut Mukadar adalah Sekertaris Umum Badko HMI Jawa Tengah - D.I. Yogyakarta 2024-2026.
