Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Perbaikan dinilai penting untuk meningkatkan keamanan pangan sekaligus memastikan program tersebut berjalan lebih efektif.
Charles mengatakan pembenahan MBG perlu dilakukan mulai dari konsep hingga desain pelaksanaannya. Salah satu usulan yang disampaikannya adalah mengubah sistem dapur MBG yang selama ini bersifat sentralistis dengan mengembalikan dapur ke sekolah.
"Saya kembali mendorong agar konsep dan desain dari program ini kembali diformulasi ulang, seperti dengan tidak lagi menggunakan dapur yang sentralistis, tetapi kembalikanlah dapur ke sekolah," kata Charles di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/8/2026), seperti dikutip dari Antara.
Menurut Charles, sistem distribusi makanan yang terlalu panjang dapat meningkatkan risiko terhadap keamanan pangan. Makanan yang membutuhkan waktu lama untuk didistribusikan dan dikonsumsi berpotensi mengalami kontaminasi serta perkembangan bakteri.
Ia menyebut kajian ahli gizi dan ahli pangan menunjukkan bahwa jeda waktu yang terlalu lama antara proses memasak hingga makanan dikonsumsi menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan MBG.
“Karena itu, ia mengusulkan agar dapur MBG dikembalikan ke sekolah sehingga makanan dapat langsung dinikmati siswa setelah selesai dimasak.”
Charles berharap pembenahan tersebut dapat menekan risiko keracunan dan menjaga kualitas makanan yang diterima para penerima manfaat.
Dukungan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menegaskan pemerintah akan tetap melanjutkan program MBG dengan melakukan perbaikan dan efisiensi.
"Saya bertekad teruskan program MBG dengan perbaikan, dengan efisiensi," kata Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI Tahun 2026.
Prabowo menilai pembangunan manusia harus dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan gizi. Program MBG disebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi persoalan gizi buruk yang di sejumlah daerah masih mencapai sekitar 25 persen.
Dengan adanya perbaikan dan efisiensi, pemerintah berharap pelaksanaan MBG dapat semakin optimal dalam memenuhi kebutuhan gizi sekaligus menjamin keamanan makanan bagi penerima manfaat.
