Rembang – Bupati Rembang Harno meninjau pelaksanaan Sekolah Rakyat di Desa Kaliombo, Kecamatan Sulang, Selasa (4/8/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi sekolah dan perkembangan para siswa yang mengikuti pendidikan berasrama.
Harno didampingi jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), Kapolres Rembang, dan Dandim 0720/Rembang. Ia menyapa para siswa sekaligus mengecek pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.
"Dengan datang langsung ke sini bersama Pak Kapolres dan Pak Dandim, saya bisa melihat sendiri kondisinya dan bertemu langsung dengan anak-anak," ujar Harno.
Ia berharap seluruh siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan merasa nyaman selama menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat.
"Mudah-mudahan bisa mengikuti semua pelajaran dan menikmati sekolah," katanya.
Harno juga menyoroti kuota peserta didik yang belum terpenuhi. Menurutnya, pemerintah akan memperluas sasaran calon peserta agar target penerimaan dapat tercapai.
"Kalau targetnya belum terpenuhi, kita berupaya menaikkan desil. Karena kalau melihat kondisi seperti ini, kemungkinan masih ada orang tua yang belum tega melepas anaknya untuk tinggal di asrama," ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Kabupaten Rembang, Nurdin Fahrudi, mengatakan seluruh siswa Sekolah Rakyat berasal dari keluarga miskin yang telah melalui proses verifikasi.
Ia mengungkapkan, sejumlah siswa kini mulai betah tinggal di asrama. Bahkan, ada orang tua yang datang menjenguk pada malam hari, namun sang anak memilih tetap tinggal di sekolah.
"Anak-anak yang masuk Sekolah Rakyat benar-benar dari keluarga miskin. Bahkan ada cerita orang tua dari Sluke yang datang malam-malam ingin bertemu anaknya, tetapi justru anaknya sudah betah di sini dan meminta orang tuanya pulang," tutur Nurdin.
Menurut Nurdin, Kementerian Sosial kini menerapkan sistem penerimaan yang lebih fleksibel. Pendaftaran peserta didik tidak harus menunggu awal tahun ajaran karena Sekolah Rakyat menggunakan sistem multi entry dan multi exit.
"Sekarang sudah lebih fleksibel, tidak harus anak usia tujuh tahun persis. Yang penting berminat dan berasal dari keluarga miskin. Silakan menghubungi pendamping PKH atau Dinas Sosial, nanti akan kami lakukan penjangkauan dan verifikasi," jelasnya.
Ia menambahkan, calon peserta dari kelompok desil tiga hingga lima juga tetap dapat diterima setelah melalui proses validasi. Menurutnya, anak yang memenuhi kriteria dan memiliki keinginan untuk bersekolah akan difasilitasi mengikuti program tersebut.
